Susilo Bambang Yudhono (SBY) didampingi Jusuf Kalla (JK) merupakan presiden dan wakil presiden pertama yang secara langsung dipilih oleh rakyat. Banyak sekali harapan dan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat disegala bidang. Setelah kepemimpinannya kurang lebih lima tahun, mendorong tim jejak pendapat kompas untuk melakukan survei terhadap kinerja dan tingkat kepuasan rakyat terhadap pemerintahan SBY.
Pengumpulan pendapat dilakukan melalui telepon dan dan diselenggarakan oleh LITBANG kompas sebanyak 1225 koresponden. Survei kali ini diselenggarakan terkait dengan maraknya kenaikan harga sembako, kenaikan harga BBM, dan berbagai tekanan ekonomi yang ditanggung oleh rakyat. Tingkat kepuasan responden terhadap kenaikan harga sembako dan BBM pada Oktober 2005 – Oktober 2007 sebesar 20,1% hingga 30,7%. Persentase tersebut turun sebanyak 15,7% pada pertengahan 2008.
Sedikitnya persentase yang diperoleh membuat SBY dan tim Kabinet Indonesia Bersatu jilid 1 harus berpikir ekstra keras untuk mengurangi beban masyarakat. Tidak hanya itu, pemulihan citra dan pamor terhadap SBY juga turut serta dalam usaha tersebut. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah menurunkan harga BBM sebanyak tiga kali berturut-turut. Bidang politik dan hukum juga tidak luput dari pengamatan publik. Seperti penanganan yang dilakukan oleh SBY terhadap kasus Timur Tengah, mampu membuat posisinya masih aman dimata publik. Turunnya harga BBM, menaikkan angka kepuasan responden sebesar 46,5%. Kemampuan SBY menjaga pengendalian harga sembako membuat kenaikan apresiasi di bidang lain. Tidak hanya SBY yang mendapat dampak positif dalam peristiwa ini. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mendapat dukungan kuat dibandingkan dengan Sultan Hamengkubuwono, termasuk yang dirasakan oleh parpol pengusung SBY-JK.
Namun kebijakan yang telah terealisasi di atas belum mampu dikatakan sebagai keberhasilan SBY dan jajarannya, jika kita melihat target yang telah dijanjikan sebelumnya. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), SBY berjanji untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6,6%, sedangkan hasil yang dicapai sebesar 5,9%. SBY juga berjanji bahwa inflasi rata-rata adalah 5,4%, namun fakta yang terjadi adalah harga barang dan jasa meroket dengan tingkat inflasi 10,3%, dan berbagai janji yang diucapkan SBY belum terealisasi.
Belum tercapainya target yang ditetapkan awal, disebabkan oleh berbagai faktor. Diantaranya adalah kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM dikarenakan untuk menghadapi tekanan APBN yang makin berat karena lonjakan harga dunia. Tidak terselesaikannya kenaikan inflasi di Negara Indonesia disebabkan oleh perbedaan pendapat antara Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas fiskal dan Menteri PPN/BAPPENAS sebagai pemegang otoritas moneter. Hal itu menyebabkan kebijakan Bank Indonesia (BI) tidak berjalan efektif. Kebijakan mendadak ini menunjukkan bahwa BI sebagai pemegang otoritas moneter dan Menteri PPN/BAPPENAS sebagai pemegang otoritas fiskal tidak sependapat dalam usaha untuk menyelesaikan masalah ini. Menurut UU no.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 21, menyebut bahwa pemerintah pusat dan bank sentral harus mampu berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
Sehingga penilaian kerja suatu pemerintah tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi saja, melainkan dari berbagai aspek. Seperti halnya bidang ketertiban, keamanan, hukum, politik, dll.. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa pemerintahan SBY-JK mengalami kegagalan ataupun keberhasilan, karena setiap bidang memiliki kegagalan dan keberhasilan dengan indikator tersendiri. Kegagalan pemerintahan SBY adalah belum tercapainya target pemerintah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi dan masih tingginya tingkat inflasi. Keberhasilan SBY – JK adalah berkurangnya utang luar negeri dan terealisasinya pemberantasan korupsi meskipun tidak semua koruptor kelas kakap mendapat hukuman yang setimpal. Sebaiknya pemerintah masa kini melanjutkan program-program pemerintah yang lama dengan menambah hal-hal positif sesuai dengan tangan kuasa ini. Pemerintahan yang baru dapat dibantu dengan adanya catatan-catatan tentang penghambat kinerja pemerintahan sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama dan dapat mengantisipasi kondisi yang sama. RPJMN atau APBN juga berfungsi sebagai target yang harus dicapainya sehingga setiap pemimpin negara ini harus mengemban tugas sesuai RPJMN dan tiap tahunnya bangsa ini mengarah pada kemajuan bangsa. Selain itu diharapkan pemerintahan masa mendatang tidak hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri dan kepentingan kelompok, namun mendahulukan kepentingan rakyat sesuai dengan kewajiban dan janji yang telah mereka ucapkan sebelum terpilih menjadi wakil rakyat.
0 komentar:
Posting Komentar